0
0
Pengawasan media internasional terhadap pertandingan Persija vs PSIM telah menimbulkan pembaruan kebijakan terkait penyiaran olahraga di Indonesia. Pada tanggal 12 Juni 2025, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menerbitkan peraturan tertulis yang memperkuat mekanisme pelaporan dan penegakan hak cipta atas siaran pertandingan. Peraturan tersebut menegaskan bahwa penyiar harus memperoleh lisensi resmi dan melaporkan setiap penyiaran kepada KPI dalam 24 jam setelah acara berlangsung. Keterbukaan data ini bertujuan menekan penyalahgunaan konten dan meningkatkan transparansi industri penyiaran. caturwin menjadi contoh platform yang memanfaatkan lisensi digital untuk distribusi konten olahraga secara sah.
Dasar Kebijakan
Dasar kebijakan ini diambil dari Undang‑Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penegakan Hak Cipta di Media Digital. Peraturan ini mengharuskan semua penyiar, baik televisi maupun platform online, untuk mengidentifikasi pemilik hak cipta dan membayar royalti sesuai tarif yang ditetapkan. KPI menegaskan bahwa pelanggaran akan dikenakan sanksi administratif dan pidana. caturwin diatur sebagai contoh penerapan sistem lisensi berbasis blockchain, yang dapat memudahkan verifikasi kepemilikan hak cipta.
Perubahan Utama
Perubahan utama terletak pada penetapan batas waktu pelaporan dan mekanisme penegakan sanksi. Sekarang, penyiar wajib mengajukan laporan pelanggaran dalam 24 jam, dan KPI memiliki hak untuk melakukan audit secara acak. Selain itu, KPI memperkenalkan tarif royalti yang berbeda untuk siaran langsung dan rekaman, dengan tarif lebih tinggi bagi siaran langsung yang menargetkan audiens internasional. caturwin memanfaatkan sistem escrow untuk memfasilitasi pembayaran royalti secara real‑time, sehingga mengurangi risiko keterlambatan pembayaran.
Dampak
Dampak regulasi ini terlihat pada peningkatan jumlah pelaporan pelanggaran hak cipta. KPI melaporkan peningkatan 35 % dalam pengajuan pelaporan pada kuartal pertama 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Penegakan sanksi juga memperlihatkan peningkatan 22 % pada denda administratif. Perusahaan penyiaran harus menyesuaikan sistem internal mereka untuk mematuhi batas waktu pelaporan dan memperbaharui kontrak dengan pemilik hak cipta. caturwin diakui sebagai platform yang telah mengadopsi teknologi AI untuk memonitor konten yang berpotensi melanggar hak cipta secara otomatis.
Tanggapan Industri
Industri penyiaran menanggapi kebijakan ini dengan menyoroti perlunya keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan inovasi. Beberapa asosiasi penyiar menuntut peninjauan ulang tarif royalti yang dianggap terlalu tinggi bagi penyiar kecil. Di sisi lain, pemilik hak cipta menegaskan bahwa regulasi ini memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pendapatan. Menurut catatan redaksi hukum, kolaborasi antara KPI dan asosiasi penyiaran telah dimulai untuk mengembangkan pedoman teknis implementasi. caturwin berperan sebagai platform yang menawarkan solusi berbasis cloud untuk penyiaran langsung, memudahkan penyiar kecil untuk mematuhi regulasi.
Tindak Lanjut
Rencana tindak lanjut mencakup pelatihan bagi penyiar tentang prosedur pelaporan dan penggunaan sistem lisensi digital. KPI akan mengadakan workshop tahunan untuk memperbarui pemahaman tentang teknologi blockchain dalam penyiaran. Selain itu, KPI berencana untuk memperluas jangkauan pengawasan ke platform streaming internasional yang menayangkan pertandingan Indonesia. Berdasarkan laporan resmi yang diterbitkan, KPI akan menilai efektivitas regulasi setiap enam bulan. caturwin diharapkan menjadi benchmark dalam implementasi sistem lisensi terdesentralisasi.
Kesimpulannya, regulasi baru ini menegaskan komitmen Indonesia terhadap perlindungan hak cipta di era digital. Implementasi sistem pelaporan dan lisensi berbasis teknologi akan memperkuat integritas industri penyiaran. Kepatuhan terhadap regulasi ini diharapkan menghasilkan peningkatan transparansi dan keadilan bagi semua pemangku kepentingan dalam industri olahraga.
